HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 2017

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 2017

HAKORDIA 2017

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

“BERGERAK BERSAMA MEMBERANTAS KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”

 

Jakarta,11-12 Desember 2017. Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan  diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember 2017) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai penyelenggaranya. Tema peringatan tahun ini “Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”. Tema ini sengaja diambil untuk menyatukan semangat pemberantasan dan aksi pencegahan korupsi ke seluruh negeri. Mulai dari paparan kemajuan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di institusi pemerintah, sampai ke pameran inovasi dan keterlibatan masyarakat, semua diselenggarakan dalam semnagat kerjasama yang inklusif dan inspiratif. Menjadi sebuah kehormatan tersendiri ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,sebagai satu-satunya wakil Pemerintah Provinsi,terpilih untuk mengikuti berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan oleh KPK RI ini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah telah diapresiasi oleh KPK RI pada khususnya dan tingkat Nasional secara menyeluruh pada umumnya. Berbagai macam rangkaian acara dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 diikuti oleh institusi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan penuh antusias. Sebagai leading sector dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggandeng PTSP Dinas Penananaman Modal dan Periijinan untuk memamerkan inovasi dan komitmen kuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 ini. Berikut rangkaian acara yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

PEMBUKAAN

Rangkaian acara Hakordia 2017 ini diawali dengan seremoni Pembukaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dihadiri oleh sebagian besar Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga dan Instansi Vertikal, Kepala Daerah,serta peserta rangkaian acara Hakordia 2017 yang mencapai 1000 orang. Di dalam laporan penyelenggaraan, Pimpinan KPK RI,Agus Raharjo,menyampaikan perkembangan upaya-upaya pencegahan korupsi yang mulai menampilkan hasil positif diantaranya naiknya skor Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2016 telah mencapai nilai 37 atau peringkat ke 3 di ASEAN, di bawah Singapura dan Malaysia. “Sepertinya program pemberantasan korupsi tidak bergerak, akan tetapi jika kita melihat Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2016, Kita sudah berada di jalan yang benar. Di tahun 2016, Kita mendapatkan skor 37 atau peringkat 3 terbaik di ASEAN padahal di tahun 2008 kita terrendah se ASEAN’ ucap Agus Raharjo melaporkan perkembangan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di acara tersebut. Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Presiden RI, Joko Widodo, mengingatkan bahwa regulasi,aturan,perijinan,dan persyaratan-persyaratan untuk memperoleh ijin yang menjadi titik rawan dan potensial terjadinya praktek pemerasan dan KKN tidak lagi boleh dilakukan. “Saya minta semua Menteri,Gubernur, Bupati, Walikota untuk memangkas semua persyaratan yang membuat masyarakat susah.Semua dunia birokrasi jangan lagi membuat masyarakat susah dengaan membuat aturan –aturan yang tidak jelas. Sudah 42 ribu aturan yang kita pangkas, kalo perlu akan saya buat lomba siapa yang paling banyak bias memangkas aturan untuk mempermudah masyarakat.Pekerjaan besar kita ada di sini.Apa yang telah kita upayakan juga sudah mulai tampak. Tahun 2016 kemarin berdasarkan hasil surveey kita naik menjadi peringkat 72 dunia sebagai Negara yang mudah untuk menjalankan bisnis. Lalu, mendapat predikat sebagai Negara layak investasi dari 3 lembaga survey sekaligus (Standar & Poor, Moody’s, Fitch Ratings), dan yang membanggakan Indonesia bersama Swiss mendapatkan nilai tertinggi (80) terkait tingkat kepercayaan kepada pemerintah atau  Government at a Glance dari lembaga survey OCED. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus memberantas dan mencegah korupsi, mengakkan hukum , dan mengajak semua elemen masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Ucap Presiden RI, Joko widodo, dalam sambutannya.

Dalam Acara pembukaan tersebut hadir pula Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan dilakukan pula launching E-LHKPN ditandai dengan penyerahan username  password E-LHKPN kepada Presiden RI.

 

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2017

Setelah 2 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari KPK RI terkait pengendalian gratifikasi ( Pemerintah Daerah dengan Pelaporan Gratifikasi terbanyak pada tahun 2015 dan Pemerintah Daerah dengan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi terbaik Tahun 2016) , pada Hakordia kali ini Plt.Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Siswo Laksono,SH,M.Kn berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Gratifikasi Tahun 2017. Materi yang diberikan oleh Plt,Inspektur dalam Rakornas tersebut antara lain : Komitmen Pengendalian Gratifikasi, Keteladanan Pimpinan,serta sharing pengalaman Pengelolaan Gratifikasi di Jawa Tengah. Sejalan dengan tema Hakordia 2017, tentunya materi yang dipaparkan Plt.Inspektur Provinsi Jawa Tengah dapat ditularkan dan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

 

PAMERAN INOVASI ANTI KORUPSI

Pameran Inovasi Anti Korupsi pada Hakordia 2017 ini merupakan kali keempat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikutinya. Namun ada yang berbeda dalam pameran kali ini, setelah tahun-tahun sebelumnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai leading sector memamerkan program-program unggulan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kali ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Jawa Tengah memamerkan hasil komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan murah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pameran tersebut, Booth Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menampilkan Game Gratifikasi, Kantin Kejujuran, dan Dokumentasi terkait Kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dokumentasi kegiatan perijinan terpadu satu pintu. Dengan souvenir yang menarik dan personil yang ramah, Booth Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu menarik perhatian masyarakat yang hadir dalam pameran tersebut.

LHKPN AWARD

Pengelolaan Kepatuhan LHKPN menjadi salah satu program prioritas pencegahan dan pemeberantasan korupsi di lingkunagn Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan dasar hokum Peraturan KPK RI no.: 07 tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , Surat edaran Pimpinan KPK no.: SE-08/01/10/2016 ttg Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah no. 700/10 tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimotori Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk dapat menyampaikan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 100 % pada tahun 2017 di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya :

  1. diadakan sosialisasi utk admin instansi unsur eksekutif dan legislatif dari pemprov jateng dan 35 kab/kota;
  2. Tanggal 23 agustus 2017, diadakan sosialisasi utk admin unit kerja (SKPD Prov Jateng);
  3. Tanggal 13 dan 14 november 2017, diadakan pendampingan pengisian LHKPN utk pejabat baru

Upaya – upaya tersebut memberikan hasil yang positif terkait pelaporan LHKPN, yaitu :

  1. Sampai dengan Desember 2016, sebanyak 1.818 pejabat telah menyampaikan LHKPN dengan formulir manual;
  2. Pejabat yg sudah pernah menyampaikan LHKPN, pada tahun 2017, tidak ada pelaporan. Pelaporan selanjutnya dilakukan pada periode 1 jan sd. 31 maret 2018, utk posisi harta 31 des 2017;
  3. Target tahun 2017 ini adalah sebanyak 170 pejabat baru telah menyampaikan LHKPN secara online.
  4. Realisasi: 168 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN secara online dan tersisa 2 pejabat yang sedang dalam proses pengisian LHKPN secara online.

 

Menjadi Kebanggaan tersendiri ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari KPK RI. Setelah 2 tahun sebelumnya secara berturut-turut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan di bidang Gratifikasi, pada Hakordia 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penghargaan dari KPK RI terkait sebagai "Lembaga dengan tingkat Kepatuhan Pelaporan terbaik” .Penghargaan yang diberikan oleh Pimpinan KPK RI Laode Syarif kepada Gubernur Jawa Tengah dalam penutupan Hakordia 2017 tersebut menjadi bukti Komitmen tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan terus bergerak bersama dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipost Oleh Administrator

Post Terkait

Tinggalkan Komentar